Prospek Mobilitas Penduduk di Era Otonomi Daerah

Oleh : Junaidi

1. Pengantar

Di samping jumlah penduduknya yang besar, karakteristik penduduk Indonesia yang kurang menguntungkan adalah persebarannya yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia mengelompok di Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 6,9% dari luas seluruh daratan Indonesia.

Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia erat kaitannya dengan kebijaksanaan Pemerintah Belanda di Indonesia pada abad ke-l9. Mereka mempersiapkan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah untuk industri-industri yang berada di Eropa, terutama di negeri Belanda. Bahan mentah seperti karet, kopi, teh, dan tembakau yang sangat dibutuhkan ditanam di Pulau Jawa.

Pada abad ke 19 sebagian investasi dan aktivitas pemerintah Kolonial Belanda dipusatkan di Pulau Jawa karena di samping letaknya yang strategis, kaadaan lahan yang subur sangat menguntungkan bagi usaha pertanian maupun perkebunan. Pembangunan yang dilaksanakan di Jawa membutuhkan banyak tenaga kerja. Di samping tingkat pertumbuhan penduduk alami yang tinggi, juga banyak migran masuk ke Pulau Jawa.

Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia sangat menghambat proses pembangunan, oleh karenanya redistribusi penduduk (baik melalui program transmigrasi maupun program untuk merangsang dan mengarahkan migrasi swakarsa) menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat pembangunan. Redistribusi penduduk ini mempunyai nilai yang sangat penting dari berbagai segi. Dari segi ekonomi, redistribusi penduduk berarti menyediakan tenaga kerja serta keterampilan baik untuk perluasan produksi di daerah-daerah maupun pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, akan timbul integrasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah. Ditinjau dari aspek idiologi, redistribusi penduduk berfungsi untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari aspek politik, hal ini akan merupakan alat penunjang pembauran etnik, mempersempit kesenjangan kelas maupun wilayah, serta  dapat meningkatkan hubungan antarkelompok. Dilihat dari segi hankam, redistribusi  penduduk juga dinilai dapat mewujudkan terciptanya sishankamrata. Terhadap sumber daya alam, redistribusi penduduk dianggap dapat meningkatkan pengamanan dan sekaligus pemanfaatannya.

 

2. Mobilitas Penduduk

2.1. Proses Keputusan Migrasi

Manusia bukanlah makhluk yang berpindah-pindah, namun manusia merupakan makhluk yang tidak pernah diam. Perpindahan merupakan bagian dari proses adaptasinya dengan lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan dan ekologi. Oleh karenanya, mobilitas penduduk dalam pelbagai wujudnya jarang mencerminkan adaptasi dalam pengertian yang sederhana.

Mobilitas penduduk di suatu wilayah terjadi karena adanya faktor yang mendorong dan menarik dalam suatu wilayah (push-pull factors). Kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan (needs) seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi antara daerah asal dan daerah tujuan terdapat perbedaan nilai kefaedahan wilayah (place utility). Daerah tujuan harus mempunyai nilai kefaedahan wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal untuk dapat menimbulkan mobilitas penduduk. Dengan kata lain, jika dikaitkan dengan pembangunan, dapat dikemukakan bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan faktor yang menjadi pemicu mobilitas penduduk.

Terdapat empat kelompok faktor yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk bermigrasi dan proses migrasi, yaitu :

  1. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal
  2. Faktor – faktor yang terdapat di daerah tujuan
  3. Penghalang antara
  4. Faktor – faktor pribadi

Tiga kelompok faktor yang pertama secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut ini :

0 + – + 0

+ – + 0 –

0 + – 0 +

+ + 0 – –

0 + – + 0

+ 0 + –

0 + – + 0

+ – + 0 –

0 + – 0 +

+ + 0 – –

0 + – + 0

+ 0 + –

Daerah Asal

Daerah Tujuan

Penghalang Antara

Gambar 1. Faktor Daerah Asal dan Daerah Tujuan

serta Penghalang Antara dalam Migrasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam setiap daerah banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang untuk menetap di situ atau menarik orang untuk pindah kesitu, serta ada pula faktor-faktor lain yang memaksa mereka meninggalkan daerah itu. Faktor-faktor itu terlihat dalam diagram sebagai tanda (+) dan (-). Faktor-faktor lain yang ditunjukkan dengan tanda (0) ialah faktor-faktor yang pada dasarnya tidak berpengaruh sama sekali pada penduduknya. Beberapa faktor itu mempunyai pengaruh yang sama terhadap beberapa orang, sedangkan ada faktor yang berpengaruh berbeda terhadap seseorang. Oleh karenanya akan terdapat perbedaan sikap antara setiap migran dan calon migran terhadap faktor + dan -, yang terdapat baik di daerah asal maupun daerah tujuan.

Keputusan bermigrasi dalam konteks ini merupakan hasil perbandingan faktor-faktor yang terdapat di daerah asal dan di daerah tujuan. Selanjutnya, diantara dua tempat itu selalu terdapat sejumlah rintangan yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak terlalu berat, tetapi dalam keadaan-keadaan lain tidak dapat diatasi.

Sejumlah rintangan yang sama tentu dapat menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda pada orang yang satu dengan yang lainnya, yang akan mempengaruhi keputusan bermigrasi. Akhirnya masih banyak faktor pribadi yang berpengaruh terhadap seseorang yang akan pindah, faktor-faktor itu dapat mempermudah atau memperlambat migrasi.

 

2.2. Karakteristik Migran

Sebagai akibat dari proses yang mendasari dalam pengambilan keputusan bermigrasi, migran memiliki beberapa karakteristik khusus yang perlu dipahami dalam memahami fenomena migrasi itu sendiri.

1. Migrasi itu selektif

Migran umumnya bukanlah ‘orang-orang sembarangan’ di daerah asalnya. Reaksi orang berbeda terhadap faktor-faktor yang bersifat positif maupun negatif yang terdapat di tempat asal dan tempat tujuan. Selain itu, kemampuan mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan antara daerah asal dengan daerah tujuan itu tidak sama.

Sifat selektif tersebut terdiri dari selektif positif dan selektif negatif. Sifat positif berarti bahwa migrasi itu melibatkan orang-orang yang berkualitas tinggi dan negatif adalah sebaliknya.

2. Jika migran-migran itu diperhatikan secara keseluruhan, seleksi itu cenderung bersifat bimodal atau dua bentuk.

Artinya migran masuk di suatu daerah bisa terdiri dari kelompok seleksi positif (dipengaruhi oleh faktor positif di daerah tujuan) dan kelompok seleksi negatif (didorong oleh faktor negatif di daerah asal).

3. Tingkat seleksi positif bertambah sebanding dengan kesulitan dari rintangan-rintangan yang menghambat

Semakin tinggi kesulitan dalam menghadapi rintangan-rintangan dari daerah asal ke daerah tujuan, maka migran yang masuk ke suatu daerah tujuan cenderung merupakan migran hasil seleksi positif.

4. Ada kecenderungan bahwa migran mempunyai ciri-ciri diantara ciri-ciri penduduk daerah asal dan ciri-ciri penduduk daerah tujuan

Bahkan sebelum meninggalkan tempat asalnya, para migran cenderung sudah mengambil beberapa sifat dari penduduk di daerah tujuan, akan tetapi mereka tidak dapat melepaskan sama sekali beberapa dari ciri yang telah dimilikinya di daerah asalnya. Hal ini disebabkan karena mereka dalam beberapa hal sudah menyukai penduduk di tempat yang mereka tuju, tempat mereka menemukan beberapa faktor positif. Sifat mereka tidak lagi sepenuhnya seperti penduduk di tempat asal, karena ada faktor-faktor negatif tertentu yang menyebabkan mereka pindah.

 

2.3. Volume Migrasi

1. Volume migrasi di dalam suatu wilayah tertentu bervariasi sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah-daerah di dalam wilayah itu

Keanekaragaman daerah-daerah di dalam suatu wilayah tertentu, akan cenderung membuka peluang pekerjaan/berusaha yang berbeda-beda pada masing-masing daerah, dan akan cenderung meningkatkan volume migrasi

2. Besarnya volume migrasi sebanding dengan keanekaragaman orang

Keanekaragaman penduduk menunjukkan adanya kelompok-kelompok yang mempunyai keahlian dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu.

3. Volume migrasi berkaitan dengan kesulitan mengatasi penghalang antara

Hal ini terkait dengan kemampuan migran mengatasi penghalang antara tersebut

4. Volume migrasi bervariasi sebanding dengan fluktuasi ekonomi, dan volume migrasi sebanding dengan kemajuan keadaan di suatu negara atau wilayah

Semakin maju perekonomian suatu wilayah, migrasi cenderung akan meningkat. Oleh karenanya, fluktuasi ekonomi juga akan menyebabkan fluktuasi dan variasi dalam volume migrasi

5. Volume migrasi makin cenderung meningkat, kecuali bila diadakan rintangan yang ketat

Volume migrasi cenderung terus meningkat berdasarkan beberapa alasan, antara lain karena meningkatnya keanekaragaman daerah dan keanekaragamman penduduk serta berkurangnya faktor-faktor penghalang antara.

2.4. Dampak Migrasi Terhadap Pembangunan Daerah

Kaitan antara pembangunan dan migrasi, serta dampak kaitan itu telah lama menjadi perhatian para ahli dan perencana pembangunan. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan yang menentukan arah dan volume migrasi, tetapi disisi lain terdapat juga pandangan yang menyatakan arah dan volume migrasi yang menentukan laju pembangunan. Selanjutnya, dalam konteks dampak kaitan tersebut, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa mobilitas atau migrasi pekerja dapat mendorong pembangunan, tetapi juga terdapat pandangan bahwa migrasi pekerja ini dapat mengganggu proses pembangunan.

Pandangan negatif menyatakan bahwa migrasi keluar golongan angkatan kerja potensial berusia muda dan berpendidikan dari pedesaan atau suatu daerah ke kota atau ke daerah lain, cenderung membawa dampak negatif bagi daerah yang ditinggalkan. Oleh karenanya, migrasi diduga dapat mengganggu dan memperlambat proses pembangunan wilayah. Brain drain tidak hanya memunculkan masalah langkanya angkatan kerja penggerak pembangunan, tetapi juga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah. Di daerah tujuan (kota), mobilitas pekerja tidak hanya mempersulit penataan kota, tetapi juga memunculkan kelebihan angkatan kerja yang kemudian memunculkan masalah pengangguran, pekerja miskin di sektor informal, kemiskinan dan kampung kumuh di kota.

Pandangan positif menyatakan bahwa dampak negatif sebagaiaman yang dikemukakan sebelumnya tidak sepenuhnya berlaku di negara-negara sedang berkembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mobilitas atau migrasi pekerja merupakan salah satu strategi yang tersedia bagi rumah tangga pedesaan/miskin, untuk turut meraih dan menikmati kue pembangunan yang cenderung menumpuk di kota/daerah yang lebih maju. Dengan mengalokasikan sumberdaya manusia yang ada, rumah tangga pedesaan/miskin berusaha memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di luar daerahnya. Hasil kerja di luar daerah sedapat mungkin ditabung kemudian dikirimkan dan dimanfaatkan di daerah asalnya.

Kiriman (remittances) dari para migran pekerja mempunyai dampak positif bagi rumah tangga pedesaan/miskin dan ekonomi pedesaan/daerah-daerah yang kurang berkembang. Pada tahap awal, remitan dari pekerja migran memang sebagian besar hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari keluarga yang ditinggalkan. Namun demikian, pada tahap-tahap lebih lanjut, remitan mulai banyak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, untuk digunakan sebagai modal berusaha.

 

3. Volume dan Arah Mobilitas Penduduk

3.1. Migrasi Antar Propinsi di Indonesia

Berdasarkan pengamatan dari data Sensus Penduduk 1980 dan 1990 memperlihatkan intensitas mobilitas penduduk Indonesia yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Mobilitas ini dapat diamati dari jumlah migran semasa hidup (life time migrant) yaitu mereka yang tempat kelahirannya bukan di propinsi tempat tinggal sekarang, serta migran risen (recent migrant) yaitu mereka yang tempat tinggal 5 tahun yang lalu bukan di propinsi tempat tinggal sekarang.

Pada tahun 1980 jumlah migrasi semasa hidup di Indonesia sebanyak 10.230.789 jiwa dan pada tahun 1990 naik 44,5 persen menjadi 14.779.303 jiwa. Demikian juga, migrasi risen yang menunjukkan potret lima tahunan dari fenomena migrasi nasional. Pada tahun 1980 migran risen sebanyak 3.724.314 jiwa dan tahun 1990 meningkat 41,0 persen menjadi 5.250.011 jiwa.

Angka relatif kenaikan juga terlihat dari angka proporsi penduduk migran dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980, proporsi migran semasa hidup adalah 6,8 persen dari total penduduk, menjadi 8,2 persen pada tahun 1990. Untuk migrasi risen, pada tahun 1980 sebesar 2,8 persen menjadi 2,9 persen pada tahun 1990.

Hasil SP 1990 menunjukkan bahwa di seluruh wilayah di Indonesia dijumpai penduduk migran. Namun demikian, migrasi penduduk tersebut didominasi oleh arus migrasi penduduk antarpulau Jawa dan Sumatra. Berdasarkan persebaran migran keluar semasa hidup memperlihatkan, dari 1.175.672 jiwa migran yang keluar dari Pulau Sumatera, hampir seluruhnya (91,0 persen) memasuki Pulau Jawa. Sebaliknya, dari 5.035.191 jiwa migran yang keluar dari Pulau Jawa, 69,6 persen memasuki Pulau Sumatera. (lihat tabel 1).

Arus migrasi penduduk yang deras di antara kedua pulau ini dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kedua pulau tersebut letaknya berdekatan; kedua, sarana transport yang menghubungkan kedua pulau tersebut sangat baik dan ketiga ada program kolonisasi pemerintah yang dilaksanakan sejak 1905.

Para migran yang berasal dari pulau- pulau bagian timur umumnya masih menuju ke Pulau Jawa. Tampak menonjol adalah Pulau Kalimantan, sebab 80 persen dari migran keluar dari pulau ini menuju ke Pulau Jawa.

Tabel 2 berikut ini menunjukkan proporsi penduduk migran terhadap penduduk propinsi, baik dari sisi migran semasa hidup maupun migran risen. Berdasarkan data tersebut, untuk migrasi semasa hidup pada tahun 1990 memperlihatkan bahwa propinsi-propinsi di Pulau Jawa mempunyai migran neto negatif kecuali DKI dan Jawa Barat. Propinsi-propinsi di Sumatera mempunyai migran neto positif kecuali Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Jika dilihat perkembangan data selama tahun 1980 – 1990, menunjukkan bahwa semua propinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan angka migrasi neto kecuali Sumatera Utara dan Lampung. Semua propinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan angka migrasi neto, kecuali Jawa Barat. Untuk Jawa Barat ini bahkan mengalami peningkatan dari angka negatif ke angka positif. Bali, NTT dan NTB menunjukkan penurunan angka migrasi neto. Semua propinsi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi menunjukkan peningkatan angka migrasi neto, kecuali Sulawesi Utara. Demikian juga halnya, Propinsi Maluku dan Irian Jaya yang menunjukkan peningkatan dalam angka migrasi netonya.

Selanjutnya jika diamati fenomena migrasi risen (sebagai fenomena migrasi lima tahunan) memperlihatkan bahwa di Pulau Jawa hanya Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terkesan sebagai daerah pengirim migran, sedangkan Jawa Barat dan DI Yogyakarta menunjukkan angka migrasi neto positif.

Untuk Pulau Sumatera, hanya Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang menunjukkan angka migrasi neto negatif, sedangkan propinsi-propinsi lainnya cenderung positif, bahkan dengan angka yang cukup besar untuk daerah-daerah penerima transmigran seperti Riau, Jambi dan Bengkulu.

Untuk Pulau-Pulau lainnya, terlihat Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan NTT yang berperan sebagai daerah pengirim migran. Bali yang semula memiliki angka neto negatif berubah menjadi positif. Propinsi-propinsi lain lebih mengesankan sebagai daerah peneriman migran seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Irian Jaya.

Tabel 2. Distribusi Persentase Migran Masuk dan Keluar antar Propinsi di Indonesia 1980 – 1990 (Persentase terhadap Penduduk Propinsi)

Migrasi Semasa Hidup

Migrasi Risen

Propinsi

Masuk

Keluar

Neto

Masuk

Keluar

Neto

1980

1990

1980

1990

1980

1990

1980

1990

1980

1990

1980

1990

DI Aceh

5.5

5.7

4.4

3.7

1.1

2.0

2.2

1.6

1.3

1.4

0.9

0.2

Sumut

6.6

4.5

5.0

7.5

1.6

-3.0

1.2

1.0

2.5

2.7

-1.3

-1.7

Sumbar

3.9

5.4

16.4

16.1

-12.5

-10.7

3.1

3.2

5.3

4.3

-2.2

-1.1

Riau

15.9

21.0

4.0

3.9

11.9

17.1

5.2

7.5

3.0

2.8

2.2

4.7

Jambi

20.4

23.5

3.3

3.8

17.1

19.7

8.8

6.8

3.0

3.2

5.8

3.6

Sum Sel

13.2

14.8

7.2

7.0

6.0

7.8

5.6

3.4

3.4

3.2

2.2

0.2

Bengkulu

15.8

21.3

5.1

4.0

10.7

17.3

10.2

7.0

2.5

2.4

7.7

4.6

Lampung

38.6

28.8

1.2

2.8

37.4

26.0

13.0

3.5

1.2

2.3

11.8

1.2

Jakarta

39.8

38.5

6.2

12.8

33.6

25.7

13.6

10.1

7.0

12.1

6.6

-2.0

Jabar

3.5

6.8

5.4

4.8

-1.9

2.0

2.2

3.8

2.0

1.4

0.2

2.4

Jateng

1.3

1.8

12.7

15.9

-11.4

-14.1

0.8

1.3

4.1

4.1

-3.3

-2.8

DIY

6.4

9.1

9.2

17.4

-2.8

-8.3

3.8

5.6

3.0

4.1

0.8

1.5

Jatim

1.5

1.8

5.5

7.6

-4.0

-5.8

0.8

1.0

2.2

2.0

-1.4

-1.0

Bali

2.6

4.1

4.6

8.0

-2.0

-3.9

1.7

2.4

2.4

2.0

-0.7

0.4

NTB

1.9

2.1

1.6

2.9

0.3

-0.8

1.0

1.1

1.7

1.1

-0.7

0.0

NTT

1.3

1.5

1.7

3.0

-0.4

-1.5

1.0

0.8

1.5

1.4

-0.5

-0.6

Timtim

6.2

1.7

4.5

3.5

1.8

1.7

Kalbar

4.2

6.2

2.9

3.6

1.3

2.6

1.8

1.4

1.4

1.4

0.4

0.0

Kalteng

14.7

17.3

2.6

3.4

12.1

13.9

6.1

5.6

2.0

2.7

4.1

2.9

Kalsel

6.9

10.6

8.2

7.8

-1.3

2.8

3.4

3.8

2.6

2.9

0.8

0.9

Kaltim

24.1

32.2

2.8

3.4

21.3

28.8

10.6

10.4

2.0

3.6

8.6

6.8

Sulut

4.2

3.6

5.7

6.2

-1.5

-2.6

2.4

1.4

2.1

2.1

0.3

-0.7

Sulteng

14.4

16.9

2.6

2.8

11.8

14.1

7.5

4.1

1.6

1.6

5.9

2.5

Sulsel

1.8

3.2

8.5

9.2

-6.7

-6.0

1.1

1.7

2.9

2.3

-1.8

-0.6

Sultra

11.1

17.6

9.6

8.0

1.5

9.6

6.4

5.3

3.8

2.7

2.6

2.6

Maluku

8.9

10.1

4.6

5.1

4.3

5.0

3.8

3.7

2.3

2.1

1.5

1.6

Irja

8.4

16.1

1.4

1.9

7.0

14.2

3.4

4.5

1.8

1.9

1.6

2.6

Indonesia

6.7

8.2

6,8

8.2

0

0

2.8

2.9

2.8

2.9

0

0

Sumber : BPS, 1983 dan 1992

 

 

Propinsi Jambi, baik dari pengamatan migrasi neto semasa hidup maupun migrasi neto risen menunjukkan kecenderungan sebagai daerah penerima migran. Bahkan angka migrasi neto Propinsi Jambi tergolong tinggi. Pada tahun 1990 sebesar 17,1 persen untuk migrasi semasa hidup (urutan kelima tertinggi) dan 3,6 persen untuk migrasi risen (urutan ketiga tertinggi).

Tingginya migrasi neto ini tidak hanya disebabkan karena Jambi sebagai daerah penerima transmigran, tetapi juga relatif terbukanya peluang berusaha untuk para migran non-transmigran di Jambi. Hal ini secara umum dapat dilihat dari keberagaman daerah asal/suku bangsa penduduk yang ada di Propinsi Jambi. Data pada tahun 2000 menunjukkan bahwa dari total penduduk Jambi, hanya 45,25 persen yang merupakan suku bangsa asli Jambi (Melayu Jambi dan Kerinci). Sebagian besar lainnya merupakan suku Jawa, Minangkabau, Banjar dan lainnya (tabel 3).

 

Tabel 3. Penduduk Menurut Suku Bangsa, Propinsi Jambi Tahun 2000

No

Suku Bangsa

Jumlah

Persentase

1

Melayu Jambi

834504

34.69

2

Jawa

664931

27.64

3

Kerinci

254125

10.56

4

Minangkabau

131609

5.47

5

Banjar, Melayu Banjar

83458

3.47

6

Melayu

76328

3.17

7

Sunda,Priangan

62956

2.62

8

Bugis,Ugi

62185

2.59

9

Lainnya

235282

9.78

Jumlah

2405378

100

Sumber : BPS, 2001

 

3.2. Migrasi Antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi

Tabel 4 berikut memberikan gambaran mobilitas penduduk yang lebih khusus, yaitu antar kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jambi. Dari data tersebut menunjukkan pada tahun 2000 daerah yang paling menonjol sebagai daerah penerima migran adalah Kabupaten Muaro Jambi, dengan persentase migran masuk semasa hidupnya mencapai angka 43,06 persen dari total penduduk. Daerah-daerah lain memiliki angka bervariasi dengan rentang yang tidak terlalu jauh, kecuali untuk Kabupaten Kerinci yang menunjukkan proporsi migran masuknya yang hanya sebesar 5,98 persen.

Selanjutnya untuk migrasi keluar (catatan: yang terdeteksi hanya migrasi keluar ke kabupaten/kota yang ada dalam Propinsi Jambi), tercatat Kabupaten Batanghari sebagai daerah pengirim migran terbesar. Daerah-daerah lain juga menunjukkan angka yang tidak terlalu bervariasi dengan kisaran 5,65 persen – 7,5 persen, kecuali untuk Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin dengan angka masing-masing 1,58 dan 2,32 persen.

Selanjutnya dalam konteks migrasi risen, terdapat dua daerah dengan migrasi masuk yang tinggi yaitu Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Sedangkan untuk migrasi keluarnya masih terlihat didominasi oleh Kabupaten Batanghari.

Tabel 4. Distribusi Persentase Migran Masuk dan Keluar antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi Tahun 2000 (Persentase terhadap Penduduk Kabupaten/Kota)

Kab/

Migrasi Semasa Hidup

Migrasi Risen

Kota

Masuk

%

Keluar

%

Masuk

%

Keluar

%

Kerinci

17646

5.98

22140

7.50

6782

2.55

8513

3.20

Merangin

76929

30.26

5894

2.32

16445

7.42

3868

1.74

S.Langun

48800

27.40

11839

6.65

11939

7.67

6294

4.05

B.Hari

53227

27.92

28026

14.70

12919

7.62

16523

9.75

M.Jambi

100765

43.06

3705

1.58

35574

17.02

2971

1.42

Tanjabtim

70089

36.59

10908

5.69

9981

5.81

4532

2.64

Tanjabar

56733

27.44

12304

5.95

21744

11.83

7525

4.09

Tebo

76958

34.63

5074

2.28

19406

9.88

2139

1.09

Bungo

57324

26.40

13441

6.19

11992

6.28

9661

5.06

K. Jambi

149722

35.86

28523

6.83

37262

9.91

12242

3.26

Jumlah

708193

29.42

141854

5.89

184044

8.60

74268

3.47

 

Catatan :

a) Migrasi masuk dari Kabupaten/Kota serta propinsi lain

b) Migrasi keluar dari Kabupaten/Kota yang terdeteksi hanya migrasi keluar ke kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jambi

Sumber : BPS, 2001

Berdasarkan arus utama tujuan migrasi keluar terdapat pola yang berbeda antara migrasi semasa hidup dengan migrasi risen di Propinsi Jambi. Berdasarkan migrasi semasa hidup terlihat bahwa Kota Jambi merupakan daerah tujuan utama dari migran yang keluar dari kabupaten/kota di Propinsi Jambi. Sedangkan pada migrasi risen, tujuan utama ini telah mulai berpencar ke daerah-daerah lainnya (lihat tabel 5). Keadaan ini mengisyaratkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Propinsi Jambi tidak lagi terpusat hanya di Kota Jambi, tetapi telah mulai merata ke daerah-daerah lainnya, sehingga mampu menarik minat migran masuk ke daerah-daerah tersebut. Selain itu, fenomena ini juga ditenggarai karena mulai berkembang dan lancarnya sarana transportasi dan komunikasi antar kabupaten/kota di Propinsi Jambi.

Selanjutnya jika dilihat dari jarak migrasi yang dilakukan menunjukkan arus utama migrasi antar kabupaten/kota di Propinsi Jambi, cenderung pada jarak yang dekat. Hal ini terlihat dari migrasi antar kabupaten/kota yang menuju ke kabupaten/kota tetangganya. Misalnya Merangin ke Sarolangun, Batanghari ke Muara Jambi, Muaro Jambi ke Tanjabtim, Tanjabtim ke Jambi, Tebo ke Bungo, Jambi ke Muaro Jambi.


Tabel 5. Arus Utama Migrasi Antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi Tahun 2000

 

Kabupaten/Kota Daerah Asal

Migrasi Semasa Hidup

Migrasi Risen

Tujuan

Utama

Tujuan

Kedua

Tujuan

Utama

Tujuan

Kedua

Kerinci

Jambi

Ma.Jambi

Tanjabar

Ma.Jambi

Merangin

Jambi

Sarolangun

Sarolangun

Jambi

Sarolangun

Jambi

Merangin

Jambi

Ma.Jambi

Batanghari

Ma.Jambi

Jambi

Ma.Jambi

Jambi

Muaro Jambi

Tanjabtim

Jambi

Tanjabtim

Tebo

Tanjabtim

Jambi

Ma.Jambi

Jambi

Ma.Jambi

Tanjabar

Jambi

Tanjabtim

Tanjabtim

Jambi

Tebo

Jambi

Bungo

Bungo

Merangin

Bungo

Tebo

Jambi

Tebo

Jambi

Kota Jambi

Ma.Jambi

B.hari

Ma.Jambi

Tanjabar

Kabupaten di Luar Propinsi

Jambi

Tebo

Jambi

Tanjabar

 

 

 

4. Prospek Mobilitas Penduduk di Era Otonomi Daerah

Sejak 1 Januari 2001 Indonesia memasuki era otonomi daerah, dengan diterapkannya secara resmi UU no 22/1999 dan UU no 25/1999. Atas dasar tersebut Pemerintahan Pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Melalui desentralisasi ini pembuatan kebijakan yang menyangkut kehidupan kemasyarakatan didekatkan kepada masyarakat. Hal ini akan dapat mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan antar daerah.

Namun demikian, sampai saat ini setelah hampir tiga tahun pelaksanaannya, masih belum terdapat kesamaan persepsi kita dalam memandang dampak dari otonomi daerah. Hal ini pada akhinya memunculkan sikap optimis dan pesimis yang berjalan bersamaan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Terjadinya hal tersebut disebabkan otonomi yang dilaksanakan di daerah-daerah tidak berjalan dari landasan yang sama. Paling tidak, terdapat dua hal yang dapat dicatat.

1. Kesiapan sumberdaya alam (sekaligus sumberdaya buatan) di daerah dalam menghadapi otonomi.

Daerah-daerah dengan sumberdaya alam yang relatif siap, cenderung bersikap optimis terhadap pelaksanaan otonomi di daerahnya. Dengan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah, mereka dapat menggali berbagai potensi yang ada untuk memacu pembangunan dan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, daerah yang secara sumberdaya alam ternyata belum siap, umumnya bersikap sebaliknya, yaitu lebih memperlihatkan sikap pesimis bahwa otonomi daerah dapat efektif dilaksanakan di daerahnya.

2. Kematangan dan kemampuan organisasi civil society (kelompok-kelompok warga) di daerah dalam menyikapi otonomi daerah.

Otonomi daerah dengan berbagai penyerahan kewenangan didalamnya telah memberikan penguatan yang tiba-tiba pada struktur dan institusi pemerintah daerah. Penguatan ini memunculkan dua fenomena yang berbeda pada daerah-daerah.

Fenomena pertama adalah munculnya inovasi dan berbagai ujicoba yang semakin mengarah pada ‘institusionalisasi local good governance’. Ini terjadi pada daerah-daerah yang telah mempunyai berbagai organisasi civil society yang relatif cukup mandiri dari pengaruh dan kontrol negara, serta mampu mengimbangi penguatan yang terjadi pada struktur dan institusi pemerintah daerah.

Fenomena kedua adalah terjadinya kristalisasi kekuasaan elit baru di daerah. Ini terjadi ketika penguatan kewenangan pada struktur dan institusi pemerintah daerah relatif tidak diimbangi dengan munculnya kekuatan pengimbang dari kalangan warga sendiri.

Untuk mendeteksi apakah satu kabupaten atau kota tertentu didominasi oleh fenomena pertama atau kedua, paling tidak dapat dilihat dari aspek berikut:

Fenomena Pertama

Fenomena Kedua

Munculnya berbagai produk Perda yang memberi jaminan bahwa Pemda mempunyai kewajiban untuk mening-katkan pelayanan bagi warga mereka

Cenderung memunculkan Perda-Perda yang berpotensi menyedot sumberda-ya di daerah tersebut tanpa memikir-kan keberlangsungan resources yang bersangkutan

Alokasi dana (baik dari DAU maupun PAD) yang berimbang dan proporsio-nal antara dana rutin dan pembang-unan

Cenderung mengalokasikan secara berlebihan pada dana rutin

Rencana pembangunan mengarah pada pembangunan sektor-sektor non fisik seperti pengembangan ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan dan berbagai bentuk program kesejahtera-an rakyat lainnya

Rencana pembangunan didominasi untuk pembangunan fisik

Proses penentuan perencanaan pem-bangunan melibatkan warga setempat secara lebih luas

Proses penentuan perencanaan pem-bangunan masih ditentukan oleh segelintir elite lokal.

Berdasarkan kesiapan sumberdaya dan struktur sosial politik yang ada di daerah ini, dalam konteks otonomi kita dapat membagi empat tipe daerah

Kondisi Organisasi

Kondisi Sumberdaya Alam

Civil Society

Siap

Tidak Siap

Siap

Daerah Tipe I

Daerah Tipe III

Tidak Siap

Daerah Tipe II

Daerah Tipe IV

Lalu, dalam kondisi otonomi daerah seperti ini, bagaimanakah prospek mobilitas penduduk antar daerah ?

Hal pertama yang harus dipahami adalah, dengan atau tanpa otonomi daerah, volume mobilitas penduduk akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan. Oleh karenanya, jika pelaksanaan otonomi daerah mampu memacu lebih cepat pembangunan daerah sekaligus pembangunan nasional, maka di era otonomi daerah ini akan terjadi peningkatan volume mobilitas penduduk yang jauh lebih pesat dibandingkan peningkatan volume yang pernah dialami Indonesia pada masa lalu.

Kedua adalah menyangkut pada arus dan arah mobilitas penduduk itu sendiri. Arus dan arah mobilitas penduduk sangat ditentukan oleh distribusi empat tipe daerah yang telah dikemukakan diatas.

Kondisi ideal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah tipe I. Pada daerah ini, kematangan dan kemandirian organisasi civil society akan mampu mengimbangai kekuatan struktur dan institusi pemerintah. Akan terjadi interaksi yang intensif antara kelompok-kelompok warga tersebut dengan pemerintah daerah dan DPRD masing-masing, yang hasilnya tercermin dari berbagai inovasi yang makin memberikan ruang gerak bagi warga masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap bentuk penyelenggaraan good governance. Didukung dengan sumberdaya alam yang potensial, maka daerah ini akan tumbuh dengan cepat dan menarik minat migran masuk ke daerah tersebut.

Daerah tipe I akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, Dan arus migran masuk yang tinggi ke daerah ini dalam batas-batas tertentu, pada tahap selanjutnya akan lebih memacu pertumbuhan pembangunan daerah yang bersangkutan. Daerah potensial semacam ini umumnya akan didatangi oleh migran dengan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi. Selain itu, berbagai aktivitas baru dalam perekonomian (yang muncul dari berbagai upaya inovasi emansipatoris) yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang tidak dimiliki di daerah tersebut akan dapat diisi oleh migran masuk ini.

Untuk daerah tipe II, pada dasarnya merupakan daerah potensial untuk tumbuh. Namun, sebagai akibat lemahnya organisasi civil society, penguatan pada struktur dan institusi pemerintah akibat otonomi daerah, akan menimbulkan elite baru di daerah. Untuk melegitimasi kekuasaannya mereka umumnya mengibarkan isu-isu seperti primordialisme, aliran, putra daerah dan simbol-simbol keagamaan dengan menggunakan kendaraan partai politik dan institusi status quo di daerah. Isu-isu primordialisme yang selalu didengung-dengungkan oleh elite di daerah tersebut berimbas pada munculnya ego kedaerahan yang berlebihan pada penduduk asli setempat yang mendorong timbulnya konflik etnis, penolakan terhadap kehadiran pendatang dari luar daerah, dan desakan untuk menyusun peraturan-peraturan atau kebijakan yang membatasi berkembangnya kemampuan dari penduduk pendatang. Hal ini menjadi faktor penghalang bagi migran potensial ke daerah tersebut, sehingga meskipun daerah tersebut potensial secara sumberdaya alam tetapi volume mobilitas masuk ke daerah tersebut cenderung akan rendah.

Selain itu, dengan lemahnya organisasi civil society ini menyebabkan elite di daerah lebih leluasa untuk mereproduksi berbagai Perda mengenai retribusi, memunculkan berbagai peraturan-peratuan baru yang membatasi arus lalu lintas perdagangan dan investasi di daerah tersebut, mengekploitasi secara berlebihan terhadap sumber-sumber alam utama daerah, dan memunculkan berbagai kebijakan dalam pemberian layanan serta fasilitas baru yang agak berlebihan terhadap aparatur daerah, khususnya anggota DPRD, Pemda dan unit-unit birokrasi lain.

Semua hal tersebut pada dasarnya telah menghilangkan inovasi-inovasi untuk menumbuhkan aktivitas-aktivitas baru dalam perekonomian. Oleh karenanya, daerah ini tidak akan tumbuh secepat yang diharapkan sesuai dengan potensinya. Ini juga menjadi faktor yang tidak menarik bagi migran masuk ke daerah tersebut.

Untuk daerah tipe III, dalam jangka pendek, pelaksanaan otonomi daerah belum akan mampu memacu lebih cepat pembangunan di daerah tersebut. Oleh karenanya, arus mobilitas penduduk ke daerah tersebut juga akan relatif terbatas. Namun demikian dalam jangka panjang, dengan berbagai inovasi atas keterbatasan sumberdaya alam yang mereka miliki, daerah ini akan mampu menumbuhkan berbagai aktivitas perekonomian baru yang mendorong laju pembangunan daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya, dalam jangka panjang daerah ini juga akan bertumbuh cepat dan menarik migran masuk ke daerah tersebut.

Untuk daerah tipe IV, secara nyata adalah daerah yang belum siap dalam memasuki era otonomi daerah. Dalam konteks mobilitas penduduk, daerah ini akan menjadi daerah pengirim migran terbesar dan menerima migran masuk dalam jumlah yang relatif sedikit.

6. Penutup

Mobilitas penduduk merupakan hak azasi setiap individu, dan ini sesuai dengan UU Hak Azasi Manusia No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, fenomena mobilitas penduduk yang diperkirakan akan meningkat dalam era otonomi daerah ini dan diperkirakan akan menuju pada daerah-daerah tertentu, harus disikapi dengan arif dan demokratis, tanpa pembatasan yang bersinggungan dengan hak azasi manusia. Terpenting bagi daerah adalah bagaimana mengarahkan dan merangsang mobilitas penduduk ini ke arah yang memberikan dampak positif pada daerah tujuan maupun pada daerah asal dari penduduk migran tersebut.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: