Penerapan Materi Wawasan Kependudukan Bagi Tenaga Pendidik Tingkat SLTA

Oleh : JUNAIDI,SE,M.Si

I. PENGANTAR

Penduduk itu dinamis, oleh karenanya, masalah-masalah yang menyertai kependudukan juga bersifat dinamis. Pendidikan kependudukan dimaksudkan untuk memberikan wa­wasan kependudukan dan meningkatkan kesadaran akan masalah-­masalah kependudukan. Dalam konteks ini, maka pembelajaran/ pendidikan kependudukan juga harus mampu mencakup aspek dinamis dari masalah-masalah kependudukan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, makalah ini mencoba menguraikan sebagian kecil dinamika kependudukan yang melahirkan isu-isu di bidang kependudukan, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan materi wawasan kependudukan pada pengajaran di tingkat SLTA.

II. ISU-ISU KEPENDUDUKAN

1. Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah kuantitas penduduk.

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun laju pertumbuhannya semakin menurun. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 1990 dan 2000, jumlah penduduk Indonesia 179,4 juta jiwa dan 206,3 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun pada periode 1990–2000, lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk periode 1980-1990 (1,97 persen). Masalah yang dihadapi antara lain adalah masih tingginya pertambahan jumlah penduduk secara absolut. Meskipun telah terjadi penurunan fertilitas, namun secara absolut pertambahan penduduk Indonesia meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan karena tambahan pasangan usia subur yang dihasilkan dari ledakan kelahiran atau momentum demografi yang terjadi pada tahun 1970-an. Apabila masalah kependudukan tersebut tidak ditangani dengan baik, dapat berakibat pada semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk ini satu hal perlu diwaspadai di erta otonomi daerah pada saat ini. Program KB diakui memang merupakan program pemerintah yang telah berhasil menurunkan angka kelahiran pada periode-periode yang lalu. Namun demikian, pada saat ini salah satu masalah utama bagi kelangsungan program dan kelembagaan keluarga berencana adalah desentralisasi program KB. Sesuai dengan Kepres No. 103/2001, bahwa kewenangan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan esensi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan program-program pembangunan yang diperlukan daerah sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, kemampuan, maupun sumberdaya yang tersedia. Dengan adanya peraturan tersebut, masalah yang dihadapi program KB adalah sejauh mana pemerintah kabupaten/kota menganggap bahwa program KB merupakan program yang strategis bagi pengendalian pertumbuhan penduduk, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

2. Sebaran Penduduk Antar Daerah yang Tidak Merata

Di samping jumlah penduduknya yang besar, karakteristik penduduk Indonesia yang kurang menguntungkan adalah persebarannya yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia mengelompok di Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 6,9% dari luas seluruh daratan Indonesia.

Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia erat kaitannya dengan kebijaksanaan Pemerintah Belanda di Indonesia pada abad ke-l9. Mereka mempersiapkan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah untuk industri-industri yang berada di Eropa, terutama di negeri Belanda. Bahan mentah seperti karet, kopi, teh, dan tembakau yang sangat dibutuhkan ditanam di Pulau Jawa.

Pada abad ke 19 sebagian investasi dan aktivitas pemerintah Kolonial Belanda dipusatkan di Pulau Jawa karena di samping letaknya yang strategis, kaadaan lahan yang subur sangat menguntungkan bagi usaha pertanian maupun perkebunan. Pembangunan yang dilaksanakan di Jawa membutuhkan banyak tenaga kerja. Di samping tingkat pertumbuhan penduduk alami yang tinggi, juga banyak migran masuk ke Pulau Jawa.

Ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia sangat menghambat proses pembangunan, oleh karenanya redistribusi penduduk (baik melalui program transmigrasi maupun program untuk merangsang dan mengarahkan migrasi swakarsa) menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat pembangunan. Redistribusi penduduk ini mempunyai nilai yang sangat penting dari berbagai segi. Dari segi ekonomi, redistribusi penduduk berarti menyediakan tenaga kerja serta keterampilan baik untuk perluasan produksi di daerah-daerah maupun pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, akan timbul integrasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah. Ditinjau dari aspek idiologi, redistribusi penduduk berfungsi untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari aspek politik, hal ini akan merupakan alat penunjang pembauran etnik, mempersempit kesenjangan kelas maupun wilayah, serta  dapat meningkatkan hubungan antarkelompok. Dilihat dari segi hankam, redistribusi  penduduk juga dinilai dapat mewujudkan terciptanya sishankamrata. Terhadap sumber daya alam, redistribusi penduduk dianggap dapat meningkatkan pengamanan dan sekaligus pemanfaatannya.

Upaya-upaya mengurangi ketimpangan sebaran penduduk ini telah dilakukan melalui Program Transmigrasi. Namun demikian, upaya itu tetap tidak mampu mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa, karena arus migrasi masuk ke Pulau Jawa masih tetap tinggi sedangkan upaya memindahkan penduduk dalam jumlah besar dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa terkendala dengan kebutuhan dana.

Persoalan masih tetap tingginya arus migrasi masuk ke Pulau Jawa terutama disebabkan masih rendahnya kesadaran politik dari pengelola negara untuk mengalokasikan pembangunan secara lebih merata ke luar Pulau Jawa. Selama pembangunan (baik fisik maupun non-fisik) masih tetap cenderung terkonsentrasi ke Pulau Jawa, maka selama itu juga arus migrasi masuk ke Pulau Jawa tidak akan dapat dikurangi.

Sebaran penduduk yang tidak merata ini berimplikasi pada banyak aspek. Pada daerah-daerah dengan kepadatan tinggi, akan memunculkan masalah-masalah lingkungan, kemiskinan, pemukiman kumuh, pengangguran dan kriminalitas. Pada daerah-daerah yang jarang penduduknya akan menyebabkan kurang tergalinya dan termanfaatkannya berbagai potensi di daerah tersebut.

3. Penuaan umur penduduk (aging population)

Penurunan kelahiran (sebagai akibat keberhasilan Program Keluarga Berencana) dan penurunan angka kematian dan meningkatnya usia harapan hidup (sebagai akibat meningkatnya derajat kesehatan), telah menyebabkan terjadi perubahan struktur umur penduduk di Indonesia. Proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) semakin menurun, sedangkan proporsi lansia (umur 60 tahun ke atas) semakin meningkat.

Perhatian pemerintah di negara-negara sedang berkem­bang terhadap penduduk lanjut usia (lansia) belakangan ini terus meningkat. Hal ini karena pesatnya pertumbuhan penduduk lansia di negara-negara tersebut. Diperkirakan pada tahun 2000 jumlah penduduk lansia akan lebih separuh (50,9 persen) dari total penduduk dan bahkan pada tahun 2025 proporsi tersebut akan mencapai 56,9 persen. Pening­katan yang pesat ini secara historis belum pernah terjadi di dunia.

Lansia merupakan kelompok penduduk yang mempunyai resiko tinggi untuk sering sakit dan menderita sakit kronis, serta mengalami ketidakmampuan. Rahardjo dan Priyotomo (1994) mengemukakan ada tiga pola penyakit utama lansia yaitu a) gangguan degeneratif seperti gangguan peredaran darah karena pengerasan pembuluh darah b) gang­guan metabolik misalnya radang sendi, anemia dan hipthy­roid dan c) gangguan kesehatan lain misalnya infeksi, trauma dan kurang nafsu makan.

Peningkatan penduduk lansia pada dasarnya merupakan dampak positif dari pembangunan. Pembangunan meningkatkan taraf hidup masyarakat, menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup. Namun, di sisi lain pembangunan secara tidak langsung juga berdampak negatif melalui perubahan nilai-nilai dalam keluarga yang berpen­garuh kurang baik terhadap kesejahteraan lansia.

Ada tiga dampak pembangunan yang berpengaruh kurang baik terhadap kesejahteraan lan­sia. Pertama, peningkatan prevalensi migrasi desa-kota. Kedua, meningkatnya aktivitas ekonomi wanita dan yang terakhir adalah perubahan sistem perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Hal ini selanjutnya menyebabkan terjadinya pemisahan/keluarnya penduduk lansia dari struktur keluarga. Tiga bentuk pemisahan lansia dari struktur keluarga tersebut adalah :

a. Spatial Separation

Peningkatan prevalensi migrasi desa-kota, menye­babkan banyak penduduk lansia yang ditinggal oleh keluarganya. Meningkatnya mobilitas penduduk yang pada umumnya dilakukan oleh penduduk usia muda menyebabkan banyak penduduk lansia tidak dapat lagi menjadi satu dengan keluarga (spatial separation). Kondisi semacam ini jelas sangat menyulitkan untuk tetap menyantuni orang tua mereka pada usia lanjut.

b. Cultural Separation

Pembangunan juga berdampak pada peningkatan pen­didikan wanita. Ehrenberg dan Smith (1987) mengemukakan peningkatan pendidikan akan menyebabkan nilai waktu wanita di luar rumah akan lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya alokasi waktu untuk pekerjaan-pekerjaan kerumahtanggaan, termasuk mengurus orang tua. Selain pendidikan wanita, peningkatan pendidikan gener­asi muda secara keseluruhan dan juga akibat kemajuan komunikasi menyebabkan terjadi perbedaan nilai budaya yang cukup tajam antara penduduk usia muda dan lanjut usia. Perbedaan tersebut akan mengakibatkan kesulitan untuk menggabungkan keduanya dalam satu kehidupan.

Fenomena ini disertai perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Dalam suatu keluarga luas, beban sosial dan ekonomi keluarga dapat ditanggung bersama antara orang tua dan anak. Sementara itu, dalam usia lanjut, tugas perawatan orang tua dapat dilakukan oleh anak. Akan tetapi, dalam keluarga inti hal semacam itu telah berubah sama sekali akibat terjadinya perges­eran fungsi sosial dan ekonomi. Peran anak di bidang sosial seperti membantu pekerjaan rumah tangga, akan digantikan oleh orang lain, biasanya pembantu. Demikian juga dalam menemani dan merawat orang tua yang lanjut usia. Peran tersebut tidak lagi dilakukan oleh anak tetapi akan diambil alih oleh institusi atau pemerin­tah. Apabila hal ini yang terjadi maka lansia pada akhirnya bukan lagi bagian dari suatu keluarga.

c. Economic Separation

Bersamaan dengan proses pembangunan, sistem perekonomian akan mengalami perubahan dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Peranan orang tua yang tinggi dalam ekonomi secara tradisional, akan berkurang dalam masyarakat modern. Hal ini disebabkan angkatan kerja muda dengan pendidikan lebih baik lebih mampu menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan akan mempunyai penghasilan yang lebih baik dari orang tua­nya. Peningkatan mobilitas vertikal telah menyebabkan perubahan sikap perilaku dan aspirasi mereka terhadap aspek-aspek sosial budaya dan bahkan ekonomi. Hal ini diperkirakan telah menyebabkan berkurangnya rasa tang­gung jawab untuk menyantuni keluarga pada usia lanjut. Dilihat dari segi ekonomi, ada kecenderungan bahwa rumah tangga sebagai a unit of production shared telah berubah. Terlihat adanya pemilahan produksi antargener­asi, bahkan cenderung ke antarindividu. Hal ini jelas akan menyebabkan penduduk lanjut usia akan mengalami kesulitan dalam ekonomi.

Selain itu dalam masyarakat modern peranan orang tua sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan telah berkurang. Dalam masyarakat tradisional, peranan orang tua sangat pent­ing dalam meneruskan pengetahuan secara lisan kepada anaknya. Dalam era modern, pengetahuan disalurkan melalui institusi-institusi formal seperti sekolah, perpustakaan, dan mass media. Oleh karenanya para orang tua merasa kehilangan rasa keintiman dan hubungan antar individu dalam keluarga, sehingga mereka merasa dias­ingkan.

Berkaitan dengan semua perubahan-perubahan tersebut, status orang tua juga mengalami perubahan yang berarti. Status orang tua yang tinggi dalam masyarakat dengan sistim keluarga luas, akan cenderung rendah pada masyarakat dengan keluar­ga inti. Status penduduk tua cenderung tinggi di masyara­kat pertanian, akan rendah di masyarakat industri.Berdasarkan hal tersebut terlihat perubahan yang terjadi menyebabkan berkurangnya peran dan status lansia dalam keluarga. Selain itu juga mulai terlihat hilangnya bentuk-bentuk dukungan sosial-ekonomi secara tradisional.

4. Masalah-Masalah Ketenagakerjaan

a. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir.

Pada tahun 1997, pengangguran terbuka hanya 4,7 persen atau sekitar 5,0 juta, meningkat menjadi 6,4 persen atau sekitar 6 juta orang pada tahun 1999, dan terus meningkat menjadi 9,5 persen pada tahun 2003 atau sekitar 9,5 juta orang. Pada tahun 2003, tingkat pengangguran terbuka diperkotaan 12,5 persen dan di perdesaan 7,4 persen.

b. Meningkatnya tingkat penganggur terbuka usia muda (berumur 15-19 tahun).

Tingkat pengangguran usia muda terus meningkat dari 20,6 persen pada tahun 1999, menjadi 23,5 persen pada tahun 2000, 28,7 persen pada tahun 2001, 34,6 persen pada tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 36,7 persen pada tahun 2003. Meningkatnya tingkat pengangguran usia muda memerlukan perhatian khusus mengingat mereka ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah.

c. Meningkatnya angka setengah pengangguran

Banyaknya pekerja yang bekerja di sektor yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan yang menyebabkan pekerja rawan terjatuh di bawah garis kemiskinan (near poor). Pekerja yang bekerja pada sektor yang kurang produktif dapat dilihat melalui banyaknya jumlah pekerja setengah penganggur yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Pada tahun 1997 tingkat setengah penganggur adalah 33,9 persen dari jumlah orang yang bekerja, meningkat 35,3 persen tahun 1999, dan sedikit menurun menjadi 31,4 persen pada tahun 2003. Pekerjaan dengan produktivitas rendah secara umum terdapat di sektor pertanian di daerah perdesaan.

d. Berkurangnya lapangan kerja formal diperkotaan dan diperdesaan.

Pada tahun 2001 terjadi pengurangan pekerja formal di daerah perdesaan sebanyak 3,3 juta orang. Pada tahun 2002 pekerja formal berkurang lagi sekitar 1,5 juta pekerja, sekitar 0,5 juta bekerja di kegiatan ekonomi formal perkotaan. Dalam tahun 2003 hal yang sama berulang kembali dengan hilangnya 1,2 juta pekerjaan, dimana sekitar 0,7 juta pekerja di kegiatan ekonomi formal perkotaan. Pengurangan pekerja formal ini diperkirakan terjadi di industri yang diperkirakan padat pekerja. Pada tahun 2001 industri makanan dan minuman kehilangan sekitar 15,6 ribu pekerja, industri tekstil kehilangan 66,4 pekerja, industri radio, televisi, dan peralatan komunikasi kehilangan 79 ribu pekerja, dan industri pakaian kehilangan 4,0 ribu pekerja, serta industri-industri lainnya.

5. Ketimpangan Gender dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Perannya dalam Pembangunan

Berdasarkan Indonesia Human Development Report 2004, angka HDI 65,8 dan angka GDI 59,2. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan, bahwa keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender. Ketimpangan gender mengacu pada dua aspek yaitu ketimpangan gender untuk keterlibatan dalam proses pembangunan dan ketimpangan gender dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Gender adalah bangunan “sosio-kultural” atau yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Gender berbeda dari seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan bisa dianggap sebagai feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminim itu tergantung dari konteks sosial-budaya bukan semata pada perbedaan jenis kelamin.

Gender merupakan landasan bagi berlangsungnya satu masyarakat karena melalui sistem pengaturan gender, persepsi diri laki-laki dan perempuan, apa dan siapa dirinya dalam masyarakat itu ditentukan, alokasi peker­jaan diberikan, dan pembagian wewenang atau kuasa dilak­ukan. Sementara itu, ketidakseimbangan berdasarkan gender (gender inequality) mengacu pada ketidakseimbangan akses sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Sumber-sumber yang penting itu meliputi kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberi­kan orang lain, prestise, perawatan medis, otonomi pribadi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik.

Dalam menjelaskan timbulnya fenomena diferensiasi gender (khususnya dalam pasar kerja atau perannya dalam pembangunan) pada dasarnya ada tiga teori dasar yang dapat digunakan yaitu teori neo-klasik, teori segmentasi pasar tenaga kerja dan teori feminist. Teori neo-klasik menerangkan pembagian kerja seksual dengan menekankan perbe­daan seksual dalam berbagai variabel yang mempengaruhi produktivitas pekerja. Perbedaan-perbedaan itu meliputi pendidikan, ketrampilan, lamanya jam kerja, tanggung jawab rumah tangga, serta kekuatan fisik. Semua ini didasari asumsi bahwa di dalam persaingan antar pekerja, pekerja memperoleh upah sebesar “marginal product” yang dihasilkannya. Asumsi lain adalah bahwa keluarga menga­lokasikan sumberdaya mereka secara rasional. Konsekuensi logis dari hal ini adalah anggota rumah tangga laki-laki memperoleh investasi “human capital” yang lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya, perempuan memperoleh pendapatan dari produktivitas yang lebih rendah dari laki-laki karena mereka memiliki “human capital” yang lebih rendah.

Ada tiga konsekuensi perkawinan bagi perempuan dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja: (i) dengan karakteristik personal yang sama, pendapatan perempuan lebih rendah manakala pengalaman dalam pasar tenaga kerjanya lebih pendek dari laki-laki; (ii) perem­puan cenderung lebih sedikit menggunakan kesempatan untuk pendidikan dan latihan, karena mereka mencurahkan lebih sedikit waktu dalam pasar tenaga kerja; (iii) Frekuensi interupsi selama suatu periode waktu tertentu akan menyebabkan depresiasi terhadap ketrampilan yang telah dimiliki oleh perempuan, baik dalam nilainya maupun mutunya.

Ada dua kelemahan dalam teori ini. Yang pertama berkaitan dengan asumsi tentang perbedaan fisik sebagai sumber adanya “pekerjaan-pekerjaan khas perempuan”. Secara biologis mengandung dan melahirkan memang merupa­kan pekerjaan khas perempuan. Selain itu, tidak ada alasan biologis yang menjelaskan mengapa perempuan harus mengasuh anak atau melakukan pekerjaan domestik lainnya. Yang kedua berkaitan dengan asumsi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja. Asumsi ini tidak mempertimbangkan adanya segmen­tasi pasar tenaga kerja yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan perbedaan seksual dalam “human capital”. Kelemahan pertama ini kemudian ditutupi dengan teori gender atau feminist, sedangkan kelemahan kedua dikorek­si dengan teori pasar tenaga kerja ganda.

Teori segmentasi pasar tenaga kerja mengatakan bahwa laki-laki pada usia prima (prime-age) terkonsen­trasi dalam pekerjaan berupah tinggi, stabil dan dengan latihan, promosi dan prospek karier lebih baik ; dan disebut sebagai PRIMARY JOBS. Sedangkan SECONDARY JOBS, tidak menjanjikan jaminan akan kestabilan bekerja, kompensasi (bayaran) rendah, tanpa prospek untuk berkem­bang di masa depan; dan pada umumnya perempuan berada pada segmen ini.

Keterlibatan perempuan dalam SECONDARY JOBS ini se­sungguhnya memperlihatkan perluasan dari ketimpangan gender. Pembagian kerja secara seksual tidak hanya terjadi antara bidang domestik dan publik, tetapi dalam bidang publik sendiripun terjadi segmentasi yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada segmen yang berbeda. Oleh karena itu, subordinasi dalam stratifikasi gender menunjukkan bentuk yang jelas dalam kehidupan ekonomi dimana perempuan berada pada posisi subordinat terhadap laki-laki.

Keterbatasan ruang lingkup kerja perempuan diaki­batkan oleh karena perempuan tidak mempunyai kapasitas untuk akses pada male-dominated jobs, sehingga perempuan terkonsentrasi secara berlebih dalam suatu range kesem­patan kerja terbatas, yang menekan tingkat upah perem­puan Terbatasnya pilihan pekerjaan perempuan ini karena perempuan dibatasi oleh siklus hidup yang dialami karena kewajiban pada aktivitas rumah tangga dan mencari nafkah berbeda-beda pada masing-masing tahap siklus tersebut.

Dari hal tersebut terlihat bahwa teori segmentasi pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa pekerja laki-laki dan perempuan tidak bersaing dengan landasan yang sama, karenanya tidak mempunyai akses yang sama ke lapangan kerja.

Teori segmentasi pasar tenaga kerja ini dianggap tidak mampu menjelaskan mengapa segmentasi pasar tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin terjadi. Menurut teori gender atau feminist, kedudukan perempuan yang relatif rendah dalam pasar tenaga kerja ini tidak dapat dipisah­kan dari sistem sosial yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki.

Pengaruh akar sosial budaya dalam mensosialisasikan perempuan sebagai kelompok orang yang memiliki ciri tertentu telah memberi warna dalam keterlibatan-keterli­batan perempuan. Proses sosialisasi perempuan yang cenderung mensosialisasikan perempuan dengan kegiatan-kegiatan domestik dan sifat-sifat kewanitaan, menyebab­kan terjadinya proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan publik yang sesuai dengan sifat perempuan. Dapat dilihat kecenderungan bahwa perempuan ternyata terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat “menerima perintah”, seperti sekretaris, resepsionis, waitrws dan lainnya . Perbedaan perempuan dan laki-laki yang telah disosiali­sasikan dalam keluarga kemudian terefleksi dalam ke­cenderungan “menerima perintah” dan memberi perintah”.

6. Hak-Hak dan Kesehatan Reproduksi

Hak-hak dan kesehatan reproduksi yang merupakan dasar terwujudnya keluarga kecil berkualitas belum dipahami oleh sebagian masyarakat dan keluarga. Dari data SDKI 2002-03 hanya 60,3 persen pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB dapat terpenuhi permintaannya, sedangkan 8,6 persen PUS yang sebenarnya tidak ingin anak atau menunda kehamilannya, tidak memakai kontrasepsi (unmet need). Sebagian masyarakat, orang tua maupun remaja sendiri belum memahami hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja. Masyarakat dan keluarga masih enggan untuk membicarakan masalah reproduksi secara terbuka dalam keluarga. Para anak dan remaja lebih merasa nyaman mendiskusikannya secara terbuka dengan sesama teman. Hal ini disebabkan oleh pemahaman nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menganggap pembahasan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu. Sementara itu, pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih terbatas jangkauannya dan belum memuaskan mutunya. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah nampaknya juga belum sepenuhnya berhasil. Semua ini mengakibatkan banyaknya remaja yang kurang memahami atau mempunyai pandangan yang tidak tepat tentang masalah kesehatan reproduksi. Pemahaman yang tidak benar tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi ini menyebabkan banyaknya remaja yang berperilaku menyimpang tanpa menyadari akibatnya terhadap kesehatan reproduksi mereka.

7. Mobilitas Penduduk di Era Otonomi Daerah

Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; serta PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, sedikitnya ada tiga hal yang berkaitan dengan mobilitas penduduk. Pertama, daerah-daerah potensial akan semakin menarik untuk didatangi penduduk. Kedua, daerah-daerah yang miskin dan masih memiliki tingkat primordialisme yang tinggi justru kurang diminati, serta penduduknya akan menolak masuknya etnis lain. Ketiga, munculnya nuansa baru bagi daerah untuk mengembangkan segenap sumber daya yang dimiliki.

Sejak 1 Januari 2001 Indonesia memasuki era otonomi daerah, dengan diterapkannya secara resmi UU no 22/1999 dan UU no 25/1999. Atas dasar tersebut Pemerintahan Pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Melalui desentralisasi ini pembuatan kebijakan yang menyangkut kehidupan kemasyarakatan didekatkan kepada masyarakat. Hal ini akan dapat mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan antar daerah.

Namun demikian, sampai saat ini setelah hampir tiga tahun pelaksanaannya, masih belum terdapat kesamaan persepsi kita dalam memandang dampak dari otonomi daerah. Hal ini pada akhinya memunculkan sikap optimis dan pesimis yang berjalan bersamaan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Terjadinya hal tersebut disebabkan otonomi yang dilaksanakan di daerah-daerah tidak berjalan dari landasan yang sama. Paling tidak, terdapat dua hal yang dapat dicatat.

1. Kesiapan sumberdaya alam (sekaligus sumberdaya buatan) di daerah dalam menghadapi otonomi.

Daerah-daerah dengan sumberdaya alam yang relatif siap, cenderung bersikap optimis terhadap pelaksanaan otonomi di daerahnya. Dengan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah, mereka dapat menggali berbagai potensi yang ada untuk memacu pembangunan dan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, daerah yang secara sumberdaya alam ternyata belum siap, umumnya bersikap sebaliknya, yaitu lebih memperlihatkan sikap pesimis bahwa otonomi daerah dapat efektif dilaksanakan di daerahnya.

2. Kematangan dan kemampuan organisasi civil society (kelompok-kelompok warga) di daerah dalam menyikapi otonomi daerah.

Otonomi daerah dengan berbagai penyerahan kewenangan didalamnya telah memberikan penguatan yang tiba-tiba pada struktur dan institusi pemerintah daerah. Penguatan ini memunculkan dua fenomena yang berbeda pada daerah-daerah. Fenomena pertama adalah munculnya inovasi dan berbagai ujicoba yang semakin mengarah pada ‘institusionalisasi local good governance’. Ini terjadi pada daerah-daerah yang telah mempunyai berbagai organisasi civil society yang relatif cukup mandiri dari pengaruh dan kontrol negara, serta mampu mengimbangi penguatan yang terjadi pada struktur dan institusi pemerintah daerah.

Fenomena kedua adalah terjadinya kristalisasi kekuasaan elit baru di daerah. Ini terjadi ketika penguatan kewenangan pada struktur dan institusi pemerintah daerah relatif tidak diimbangi dengan munculnya kekuatan pengimbang dari kalangan warga sendiri.

Berdasarkan kesiapan sumberdaya dan struktur sosial politik yang ada di daerah ini, dalam konteks otonomi kita dapat membagi empat tipe daerah

Kondisi Organisasi

Kondisi Sumberdaya Alam

Civil Society

Siap

Tidak Siap

Siap

Daerah Tipe I

Daerah Tipe III

Tidak Siap

Daerah Tipe II

Daerah Tipe IV

Lalu, dalam kondisi otonomi daerah seperti ini, bagaimanakah prospek mobilitas penduduk antar daerah ?

Hal pertama yang harus dipahami adalah, dengan atau tanpa otonomi daerah, volume mobilitas penduduk akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan. Oleh karenanya, jika pelaksanaan otonomi daerah mampu memacu lebih cepat pembangunan daerah sekaligus pembangunan nasional, maka di era otonomi daerah ini akan terjadi peningkatan volume mobilitas penduduk yang jauh lebih pesat dibandingkan peningkatan volume yang pernah dialami Indonesia pada masa lalu.

Kedua adalah menyangkut pada arus dan arah mobilitas penduduk itu sendiri. Arus dan arah mobilitas penduduk sangat ditentukan oleh distribusi empat tipe daerah yang telah dikemukakan diatas.

Kondisi ideal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah tipe I. Pada daerah ini, kematangan dan kemandirian organisasi civil society akan mampu mengimbangai kekuatan struktur dan institusi pemerintah. Akan terjadi interaksi yang intensif antara kelompok-kelompok warga tersebut dengan pemerintah daerah dan DPRD masing-masing, yang hasilnya tercermin dari berbagai inovasi yang makin memberikan ruang gerak bagi warga masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap bentuk penyelenggaraan good governance. Didukung dengan sumberdaya alam yang potensial, maka daerah ini akan tumbuh dengan cepat dan menarik minat migran masuk ke daerah tersebut.

Daerah tipe I akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, Dan arus migran masuk yang tinggi ke daerah ini dalam batas-batas tertentu, pada tahap selanjutnya akan lebih memacu pertumbuhan pembangunan daerah yang bersangkutan. Daerah potensial semacam ini umumnya akan didatangi oleh migran dengan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi. Selain itu, berbagai aktivitas baru dalam perekonomian (yang muncul dari berbagai upaya inovasi emansipatoris) yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang tidak dimiliki di daerah tersebut akan dapat diisi oleh migran masuk ini.

Untuk daerah tipe II, pada dasarnya merupakan daerah potensial untuk tumbuh. Namun, sebagai akibat lemahnya organisasi civil society, penguatan pada struktur dan institusi pemerintah akibat otonomi daerah, akan menimbulkan elite baru di daerah. Untuk melegitimasi kekuasaannya mereka umumnya mengibarkan isu-isu seperti primordialisme, aliran, putra daerah dan simbol-simbol keagamaan dengan menggunakan kendaraan partai politik dan institusi status quo di daerah. Isu-isu primordialisme yang selalu didengung-dengungkan oleh elite di daerah tersebut berimbas pada munculnya ego kedaerahan yang berlebihan pada penduduk asli setempat yang mendorong timbulnya konflik etnis, penolakan terhadap kehadiran pendatang dari luar daerah, dan desakan untuk menyusun peraturan-peraturan atau kebijakan yang membatasi berkembangnya kemampuan dari penduduk pendatang. Hal ini menjadi faktor penghalang bagi migran potensial ke daerah tersebut, sehingga meskipun daerah tersebut potensial secara sumberdaya alam tetapi volume mobilitas masuk ke daerah tersebut cenderung akan rendah.

Selain itu, dengan lemahnya organisasi civil society ini menyebabkan elite di daerah lebih leluasa untuk mereproduksi berbagai Perda mengenai retribusi, memunculkan berbagai peraturan-peratuan baru yang membatasi arus lalu lintas perdagangan dan investasi di daerah tersebut, mengekploitasi secara berlebihan terhadap sumber-sumber alam utama daerah, dan memunculkan berbagai kebijakan dalam pemberian layanan serta fasilitas baru yang agak berlebihan terhadap aparatur daerah, khususnya anggota DPRD, Pemda dan unit-unit birokrasi lain. Semua hal tersebut pada dasarnya telah menghilangkan inovasi-inovasi untuk menumbuhkan aktivitas-aktivitas baru dalam perekonomian. Oleh karenanya, daerah ini tidak akan tumbuh secepat yang diharapkan sesuai dengan potensinya. Ini juga menjadi faktor yang tidak menarik bagi migran masuk ke daerah tersebut.

Untuk daerah tipe III, dalam jangka pendek, pelaksanaan otonomi daerah belum akan mampu memacu lebih cepat pembangunan di daerah tersebut. Oleh karenanya, arus mobilitas penduduk ke daerah tersebut juga akan relatif terbatas. Namun demikian dalam jangka panjang, dengan berbagai inovasi atas keterbatasan sumberdaya alam yang mereka miliki, daerah ini akan mampu menumbuhkan berbagai aktivitas perekonomian baru yang mendorong laju pembangunan daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya, dalam jangka panjang daerah ini juga akan bertumbuh cepat dan menarik migran masuk ke daerah tersebut.

Untuk daerah tipe IV, secara nyata adalah daerah yang belum siap dalam memasuki era otonomi daerah. Dalam konteks mobilitas penduduk, daerah ini akan menjadi daerah pengirim migran terbesar dan menerima migran masuk dalam jumlah yang relatif sedikit.

8. Rendahnya kesadaran Registrasi Penduduk

Penduduk merupakan sentral pembangunan. Dalam artian lainnya, setiap perencanaan pembangunan harus memperhatikan penduduk baik dalam konteks pelaku pembangunan maupun yang menikmati hasil pembangunan. Oleh karenanya, ketersediaan data kependudukan menjadi bagian pokok untuk dapat terumuskannya perencanaan pembangunan yang baik.

Sumber data kependudukan terdiri dari sensus penduduk, survai dan registrasi penduduk. Mengingat dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama, data yang bersumber dari sensus maupun survai umumnya hanya tersedia untuk jangka waktu 5 dan 10 tahun. Dalam konteks perencanaan pembangunan yang membutuhkan data Tahunan dan bergerak secara dinamis, sumber data kependudukan yang tepat dan sesuai adalah dari registrasi penduduk.

Namun demikian, kenyataan yang ada menunjukkan rendahnya kesadaran penduduk dalam pencatatan administrasi kependudukannya, baik dalam hal pencatatan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk dan perkawinan. Kondisi ini memaksa perencanaan pembangunan menggunakan data yang seringkali sudah “out of date” atau menggunakan data kependudukan dari hasil estimasi/ perkiraan. Pada tahap selanjutnya, hal ini tentu akan mengakibatkan kurang tepatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan.

III. PENUTUP

Dari berbagai uraian yang dikemukakan sebelumnya, meskipun disadari bahwa hal tersebut baru sebahagian kecil dari masalah kependudukan, terlihat bahwa masalah kependudukan adalah masalah yang bersifat interdisipliner. Artinya, masalah-masalah kependudukan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu bidang ilmu tertentu, tetapi lebih bersifat masalah antar bidang. Oleh karenanya, pengajaran kependudukan di SLTA yang selama ini dibebankan kepada bidang geografi hendaknya perlu ditinjau ulang. Bidang geografi pada dasarnya hanya mampu menjelaskan bagian terkecil dari masalah kependudukan yaitu geografi manusia.

Untuk itu, makalah ini menyarankan, sebaiknya pendidikan kependudukan tidak sepenuhnya diberikan sebagai bagian dari pelajaran geografi, tetapi bagian-bagian tertentu dari masalah-masalah kependudukan dirancang dan disinergikan ke berbagai mata pelajaran yang ada di SLTA sebagai salah satu bagian materi pelajaran tersebut. Misalnya masalah ketenagakerjaan dapat disinergikan ke mata pelajaran pengantar ekonomi serta masalah gender dapat disinergikan ke mata pelajaran sosiologi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: